RPJMDes

            RPJMDes singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RPJMDes dibuat berdasar masa jabatan Kepala Desa untuk sekali masa jabatan, selama  enam tahun. Isinya berupa, hal-hal apa saja yang ingin dicapai. RPJMDes merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang berlaku untuk satu tahun. RKP Desa ini merupakan penjabaran dari RPJMDes.

            RPJMDes memuat visi misi kepala desa dan segala sesuatu yang akan dikerjakannya selama memimpin desa. Dalam RPJMDes terdapat arah kebijakan pembangunan desa. Rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

            Sebelum menyusun RPJMDes, seyogyamya memahami terlebih dahulu arah kebijakan pemerintah Kabupaten, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dan ketidaksesuaian pelaksanan kegiatan. Beberapa kajian harus dilakukan agar terjadi penyelarasan data. Selain itu, Desa juga harus melaksanakan penggalian aspirasi, baik melalui musyawarah di tingkat dusun (Musdus) maupun Musyawarah Desa (Musdes).

            Dokumen RPJM Desa menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan yang diatur dalam permendagri No.114/2014 Pasal 7 Ayat 3 mengatur tahapan penyusunan RPJM Desa.

            Dalam pembentukan RPJM Desa, Kepala Desa terpilih, harus dilantik terlebih dahulu. Setelah itu membentuk Tim Penyusun RPJM Desa. Tim penyusun berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Kemudian membuat keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa. Penyusun RPJM Desa mendengarkan dan membahas pemaparan visi dan misi Kepala Desa, yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan RPJM Desa ini.

Struktur penyusun RPJM Desa antara lain  Kepala Desa selaku pembina. Sekretaris Desa selaku ketua. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Adapun tugas tim penyusun RPJM Desa adalah menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten. Mengkaji keadaan desa, menyusun rancangan RPJMDesa, menyempurnakan rancangan RPJM Desa.

            Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota antara lain : 

1) Tim Penyusun mengikuti sosialisasi atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. 

2) Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota, yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya, 

3) Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

4) Tim Penyusun membuat laporan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilahan.

            Pengkajian Keadaan Desa,  

1) Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa pengambilan data dari dokumen data desa. 

2) Tim penyusun melakukan penyelarasan data desa pembandingan data Desa dengan kondisi desa terkini. 

3) Tim penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Kemudian, 

4) Tim penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat musyawarah dusun. 

5) Tim penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat musyawarah khusus unsur masyarakat. 

6) Tim penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat. 

7) Tim penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa, berdasarkan penggalian gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Selanjutnya, 

8) Tim penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa. 

9) Tim penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa. 

10) Tim penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa. 

11) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

            Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa dilaksanakan oleh BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa. Musyawarah desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan sidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

            Tim penyusun, menyusun RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Selanjutnya disebut Rancangan RPJM Desa. Kemudian dibuatlah berita acara hasil penyusunan rancangan RPJM Desa. Selanjutnya di serahkan berita acara dan rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Apabila Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, maka Tim Penyusun melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa. Setelahnya dilaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes).

            Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbangdes. Apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang, Tim penyusun melakukan perbaikan dokumen RPJMdes. Kemudian, Kepala Desa membuat rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.(DI-PID)

TUGAS DAN FUNGSI SEKDES (SEKERTARIS DESA) PABUARAN KECAMATAN JAYANTI

 TUGAS DAN FUNGSI SEKDES (SEKERTARIS DESA) PABUARAN KECAMATAN JAYANTI 

• TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
5. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

Demikianlah penejelasan tentang Tupoksi Sekretaris  Desa Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, dan UU N0 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

 

SEJARAH BERDIRINYA DESA PABUARAN

Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau jorong (Sumatra Barat). 

Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara. Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. 

Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. sedangkan "Pabuaran" berasal dari kata 'bubura' yang berarti "pergi dari kampung halaman kemudian tinggal di tempat lain karena kerasan". Jadi Desa Pabuaran adalah desa yang berada di kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Dahulu merupakan wilayah dari kecamatan Balaraja.

VAKSINASI SINOVAC DI KANTOR KEPALA DESA PABUARAN

Hingga saat ini, ada 9 jenis vaksin Covid-19 di Indonesia yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Sekadar mengingatkan, pada 7 September 2021, kembali merilis izin penggunaan EUA untuk dua jenis vaksin Covid-19 di Indonesia. BPOM menegaskan bahwa semua jenis vaksin Covid-19 yang mendapat EUA telah melalui pengkajian yang intensif terhadap keamanan, khasiat, dan juga mutunya.

Badan POM selalu berkolaborasi bersama para pakar dalam memastikan pemenuhan standar keamanan, khasiat, dan mutu vaksin. Kami melibatkan para pakar di bidang farmakologi, imunologi, klinisi, apoteker, epidemiologi, virologi, dan biomedik yang tergabung dalam tim Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), serta asosiasi klinisi terkait.

pelaksanaan vaksin di Kantor Desa Pabuaran Telah usai di gelar pada tanggal 26 oktober 2021, masyarakat Pabuaran antusian dalam melaksanakan Vaksin pada hari ini. dengan kuota vaksin 300 telah habis di serbu warga sampai ada sebagian warga yang tidak kebagian vaksin pada hari ini.

PROFIL KEPALA DESA PABUARAN KECAMATAN JAYANTI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

• KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:
   1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   2. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
   3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
   4. menetapkan Peraturan Desa;
   5. menetapkan APB Desa;
   6. membina kehidupan masyarakat Desa;
   7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
   8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
   9. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
   10. mengembangkan sumber pendapatan desa;
   11. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
   12. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
   13. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
   14. memanfaatkan teknologi tepat guna;
   15. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
   16. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;
   17. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak:
   1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
   2. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
   3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
   4. mendapatkan cuti;
   5. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
   6. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban:
   1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
   2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
   3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
   4. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
   5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
   6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
   7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
   8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
   9. mengelola keuangan dan aset Desa;
   10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
   11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
   12. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
   13. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
   14. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
   15. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan diDesa;
   16. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
   17. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
6. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:
   1. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
   2. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati;
   3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
   4. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

 

Visi : Menuju masyarakat Desa Pabuaran yang lebih baik bersama pemerintahan yang bersih, adil, jujur, dan transparan.

Misi: Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dari semua unsur tanpa adanya perbedaan dan selalu menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat Desa Pabuaran berdasarkan musyawarah mufakat.

Dan yang pasti, akan meningkatkan mutu pendidikan bagi anak didik berprestasi dengan memberikan bea siswa sesuai jenjang TK sampai perguruan tinggi dan memperdayakan pesantren.

“Saya berharap bantuan dan dukungan kepada masyarakat dan juga sanak saudara, dimana saja berada juga kepada teman – teman saya mohon Do’a dan dukungan nya, agar apa yang saya cita – citakan tercapai untuk memimpin Desa Pabuaran Kecamatan Jayanti lebih baik lagi.

“Saatnya Desa Pabuaran “TERBANG” Terbaik dan Patut di Banggakan”